TITIKTEMU.CO-Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menegaskan bahwa bandara di kawasan industri pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan bandara terdaftar dan berada di bawah pengawasan pemerintah.
Klarifikasi ini disampaikan setelah pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menimbulkan kekhawatiran publik mengenai keberadaan fasilitas udara tanpa kehadiran perangkat negara.
Suntana menjelaskan bahwa pemerintah telah menempatkan petugas resmi di lokasi tersebut, mulai dari unsur Kementerian Perhubungan hingga Bea Cukai.
"Kemarin personel dari Bea Cukai, kepolisian, dan Kementerian Perhubungan sudah ditempatkan di sana.
Otoritas bandara juga telah turun," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu 26 November 2025.
Ia menambahkan bahwa status legal bandara sama sekali tidak diperdebatkan.
“Terdaftar, jelas terdaftar. Tidak mungkin ada bandara yang beroperasi tanpa status resmi,” tegasnya.
Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Tambah Bahasa Portugis ke Kurikulum, Ini Penjelasan Kemendikdasmen
Pernyataan Menhan Picu Pemeriksaan Lintas Sektor
Sebelumnya, pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memancing reaksi luas setelah beliau mengungkap bahwa bandara dalam wilayah industri Morowali sempat menjadi objek latihan intercept TNI karena dinilai tidak memiliki perangkat negara yang seharusnya mengawasi.
Sjafrie tidak merinci elemen negara apa yang dimaksud absen, tetapi pernyataannya menyiratkan adanya kelemahan pengawasan dan risiko keamanan yang perlu diperhatikan.
Baca Juga: Fakta Lengkap Ambruknya Asrama Dayah di Bireuen: Dampak Banjir Bandang dan 329 Santri Mengungsi
Ancaman Terhadap Kedaulatan dan Stabilitas Ekonomi
Menhan Sjafrie mengingatkan bahwa bandara di Morowali berada dalam posisi strategis karena dekat dengan jalur laut nasional penting, yaitu ALKI II dan III. Lokasi ini berperan dalam arus logistik dan pertahanan negara.