Di dunia ekonomi, peluang keuntungan sebesar 13,3% return per bulan tentu bukan angka biasa. Bahkan bisa jadi lebih besar jika pembelian bahan makanan dengan harga jauh di bawah pasar.
Tak sedikit pengamat menyebut bahwa dalam waktu dekat, grup semacam ini akan masuk ke industri pangan hilir: dari pemasok besar, menjadi produsen sekaligus.
Singgungan Politik dan Oligarki
Nama besar di belakang Yasika semakin memperkuat sorotan publik. Dia tak lain putri Yasir Mahmud, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra, partai yang saat ini berkuasa.
Tidak heran, banyak pihak menilai bahwa akses politik berperan besar dalam mendapatkan unit SPPG dalam jumlah besar.
Fenomena ini ternyata bukan kasus tunggal. Investigasi informal menunjukkan bahwa banyak pengelola SPPG di berbagai daerah berasal dari kalangan tertentu.
Mereka adalah politisi, pejabat aktif dan purnawirawan, keluarga old money, dan figur berpengaruh di militer dan kepolisian
Maka, pertanyaannya, apakah program MBG benar-benar menjadi stimulus bagi UMKM sebagaimana dijanjikan?
Faktanya, banyak UMKM mengaku tersingkir di awal karena MBG membutuhkan modal besar untuk membangun dapur dan memenuhi persyaratan ketat.
Dengan persyaratan seperti ini, maka yang paling siap secara modal, juga secara akses kekuasaan, adalah kelompok elit ekonomi dan politik.
Baca Juga: Aliansi Pemantau Program BGN Desak Presiden Copot 6 Pejabat, Ungkap Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG
Di Mana Kepentingan Anak?
Tujuan program MBG sejatinya mulia: memerangi stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan skalanya, angka penerima seolah tidak logis.
Data 2024 mencatat 19,8% atau 4,4 juta anak stunting, sementara prevalensi kegemukan pada anak justru juga tinggi: 19,7% (usia 5–12 tahun) dan 16% (usia 13–15 tahun).