Melalui klarifikasi ini, Sherly menegaskan bahwa posisinya sebagai gubernur tidak mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh kepemilikan saham yang ia miliki.
Ia menekankan bahwa seluruh kepemilikan tersebut merupakan aset turun-temurun, bukan hasil persekongkolan atau bisnis baru yang muncul saat ia berkuasa.
Baca Juga: Tanah yang Direbut, Suara yang Dibungkam: Laporan JATAM Bongkar Kekacauan Tambang Maluku Utara
Dengan statusnya sebagai pemegang saham pasif, ia berharap publik memahami bahwa ia tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan perusahaan tambang tersebut.