Pada 9 November 2004, Tedjowulan menyatakan diri sebagai raja tandingan. Pendukungnya menilai ia lebih kompeten dan memiliki kapasitas besar untuk memimpin keraton.
Dualisme kepemimpinan ini membuat Keraton Surakarta terpecah menjadi dua kubu. Kedua kelompok menggelar kegiatan adat masing-masing.
Mereka memiliki struktur abdi dalem sendiri, dan menjalankan pemerintahan budaya secara terpisah. Konflik mulai mempengaruhi kegiatan keraton yang kerap terhalang dan memecah masyarakat pendukung.
2012: Upaya Rekonsiliasi Jokowi dan Mooryati Sudibyo
Setelah delapan tahun konflik, harapan baru muncul pada 2012. Saat itu, Wali Kota Solo Joko Widodo bersama Mooryati Sudibyo, tokoh keraton dan anggota DPR, memfasilitasi pertemuan damai antara dua kubu raja.
Pertemuan digelar di Jakarta dan menghasilkan akadem rekonsiliasi yang ditandatangani kedua pihak. Kesepakatan tersebut berisi:
Hangabehi diakui sebagai raja bergelar Pakubuwono XIII
Tedjowulan menjadi mahapatih dengan gelar KGPH Panembahan Agung
Hasil rekonsiliasi ini disambut baik di luar keraton, namun tidak sepenuhnya diterima di internal keluarga. Beberapa kerabat, termasuk Gusti Moeng, menolak keputusan tersebut.
Mereka merasa kesepakatan itu tidak sepenuhnya mencerminkan aturan adat dan dianggap mengabaikan sebagian suara keluarga.
Baca Juga: Kisruh Takhta PB XIII: Hangabehi Mendadak Dinobatkan, Tedjowulan Kaget, Purboyo Kecewa?
Lahirnya Lembaga Dewan Adat dan Kudeta Internal
Ketidakpuasan terhadap rekonsiliasi membuat kelompok yang menolak kesepakatan mendirikan Lembaga Dewan Adat (LDA). LDA kemudian melakukan “kudeta internal” dengan menguasai sejumlah area keraton.
Beberapa tindakan ekstrem yang pernah terjadi: