“Itu keanehan sendiri, angkanya turun tapi bunganya justru naik,” tegas Mahfud.
Perubahan arah kebijakan ini bahkan sempat ditentang oleh Ignasius Jonan, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Penolakan tersebut berujung pada pencopotannya oleh Jokowi.
“Pak Jonan tidak setuju, lalu diberhentikan. Itu memang hak prerogatif presiden, tapi keputusan itu jadi salah satu titik balik proyek ini,” ujar Mahfud.
Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Demo di Jakarta, Tuntut Pemerintah Beri Kuota ASN dan PPPK yang Adil
Desak KPK Bertindak Tanpa Menunggu Laporan
Mahfud juga mengingatkan agar KPK tidak bersikap pasif dalam menangani dugaan penyimpangan proyek kereta cepat tersebut. Menurutnya, lembaga antirasuah seharusnya proaktif memulai penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi dari masyarakat.
“Kalau memang KPK merasa perlu, ya inisiatif dong. Datangi sumbernya, panggil orang yang tahu. Jangan menunggu laporan dulu,” tegasnya dalam podcast Mahfud MD Official pada 21 Oktober 2025.
Mahfud menilai sikap KPK yang menunggu laporan justru tidak konsisten, karena sebelumnya banyak laporan masyarakat yang diabaikan.
“Giliran kasus besar seperti ini, malah menunggu laporan. Aneh,” katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menegaskan kesiapannya jika suatu saat diminta memberikan keterangan oleh KPK, meski ia menolak membuat laporan secara resmi.
Baca Juga: Direktur Mecimapro Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan Dana Konser TWICE, Berkas Sudah di Kejaksaan
KPK Telah Mulai Mengumpulkan Informasi
Sementara itu, pihak KPK melalui pernyataannya menyebut sudah mulai melakukan penyelidikan awal terkait proyek Whoosh, dengan fokus pada pengumpulan informasi dan keterangan dari berbagai pihak terkait.
Kasus proyek kereta cepat yang semula diklaim menjadi simbol kemajuan transportasi nasional ini kini justru menuai banyak pertanyaan, mulai dari pembengkakan biaya, utang besar, hingga dugaan kejanggalan proses tender.
Publik kini menantikan langkah nyata KPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek raksasa warisan pemerintahan Jokowi tersebut.***