TITIKTEMU.CO - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau yang kini dipasarkan dengan nama Whoosh, kembali menjadi sorotan publik.
Di satu sisi, proyek ini diklaim sebagai simbol kebanggaan era modernisasi transportasi Indonesia.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan tajam yang belum pernah benar-benar terjawab: siapa yang harus bertanggung jawab atas beban utang besar yang kini melekat pada proyek ini?
Isu ini kembali memanas setelah politisi Akbar Faizal menanggapi pernyataan ekonom Faisal Basri yang menyebut bahwa masa pengembalian investasi proyek kereta cepat bisa memakan waktu hingga lebih dari 30 tahun.
Dengan biaya tiket yang terus naik dan tingkat okupansi yang masih dipertanyakan, proyek ini dinilai masih jauh dari kata “menguntungkan”.
“Kalau balik modalnya sampai 33 tahun, itu sudah bukan investasi lagi,” kata Akbar Faizal dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Minggu, 19 Oktober 2025.
Baca Juga: 30 Tahun Jadi Aktor, Ferry Salim Ganti Haluanj Jadi Pengacara di Usia 58 Tahun
Siapa yang Mengubah Arah Proyek dari Jepang ke China?
Polemik semakin melebar ketika muncul kembali pertanyaan lama: siapa yang pertama kali memutuskan untuk memindahkan proyek kereta cepat dari Jepang ke China?
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjawab lugas dalam diskusi yang sama.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Presiden ke-7 Indonesia.
“Ya tentu Presiden saat itu, Joko Widodo. Karena tahun 2014–2015 beliau yang memimpin,” ujar Agus Pambagio.
Padahal sebelumnya, Jepang telah menawarkan skema pendanaan berupa pinjaman antar pemerintah (G2G) dengan bunga hanya 0,1 persen.