Kemenkeu juga memastikan struktur utang nasional relatif sehat karena sekitar 71–72 persen utang menggunakan rupiah, sementara hanya 28–29 persen dalam valuta asing.
“Komposisi ini penting agar risiko dari fluktuasi kurs bisa diminimalkan,” ujar Suminto.
Dengan dominasi utang berdenominasi rupiah, Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak nilai tukar global, yang kerap mengguncang ekonomi negara berkembang.
Menkeu Purbaya: Nominal Besar Bukan Indikator Bahaya
Menanggapi kekhawatiran publik, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak panik dengan besarnya angka utang negara.
Menurutnya, nominal bukanlah indikator utama, melainkan rasio terhadap PDB dan kemampuan bayar pemerintah.
“Kalau mau tahu utang itu bahaya atau tidak, jangan lihat nominalnya, tapi bandingkan dengan ukuran ekonominya. Sekarang posisi kita masih di bawah 39 persen PDB, itu artinya aman,” kata Purbaya dalam sesi media gathering daring, Jumat (10/10/2025).
Purbaya juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara-negara maju.
“Jerman dan Amerika Serikat saja di atas 100 persen, Jepang bahkan lebih dari 250 persen,” ujarnya.
Langkah Pengendalian: Pangkas Belanja Tak Produktif
Meski masih tergolong aman, Kemenkeu berkomitmen untuk menekan penerbitan utang baru dengan cara memperbaiki efisiensi belanja negara.
“Ke depan, kami akan lebih selektif. Belanja yang tidak produktif atau tidak mendesak akan kami kurangi,” tegas Purbaya.
Ia menegaskan, kebijakan pengelolaan utang akan terus diarahkan agar tidak membebani generasi mendatang, serta tetap menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan ekonomi nasional.***