“Berpihak kepada pers tidak harus lewat kontrak kerja sama besar. Transparansi dan keterbukaan informasi juga bentuk dukungan,” ujar Dedi di Rindam III Siliwangi, Bandung (2/5/2025).
Menurutnya, langkah efisiensi itu justru menunjukkan bahwa pemerintah bisa hemat tanpa menghambat fungsi media dalam mengawasi kebijakan publik.
Publik Minta Transparansi dan Efisiensi
Meski gerakan Rereongan Sapoe Sarebu diklaim sebagai bentuk solidaritas sosial, banyak warga menilai bahwa beban solidaritas seharusnya tidak dilimpahkan ke masyarakat kecil.
Para pengamat menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan daerah sebelum mengajak publik berdonasi rutin.
Transparansi pelaporan memang dijanjikan, namun tanpa pengawasan yang ketat, gerakan ini dikhawatirkan hanya menjadi simbol gotong royong tanpa dampak nyata.
Gotong Royong atau Beban Tambahan?
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi tetap menegaskan bahwa gerakan ini merupakan upaya memperkuat solidaritas sosial di tengah tekanan fiskal daerah.
“Ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal kebersamaan membangun Jawa Barat,” tutup Dedi.
Dengan APBD yang membengkak dan utang yang masih membayangi, waktu akan membuktikan apakah program seribu rupiah per hari ini benar-benar menjadi solusi sosial, atau justru beban moral baru bagi masyarakat Jawa Barat.***