TITIKTEMU.CO - Kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pekan lalu kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) langsung bergerak cepat dengan menonaktifkan sementara puluhan dapur MBG sebagai langkah evaluasi menyeluruh.
Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, tidak bisa ditawar. Di sisi lain, muncul pula usulan baru dari parlemen agar dapur MBG dipusatkan langsung di sekolah untuk meminimalisir risiko distribusi yang panjang.
Evaluasi Menyeluruh BGN
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa evaluasi besar-besaran dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Menurutnya, keselamatan anak-anak penerima MBG harus menjadi prioritas utama.
Baca Juga: 4 Fakta Terkini Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: 100 Korban, 26 Santri Masih Hilang
Sebanyak 56 dapur MBG (SPPG) kini menunggu hasil uji laboratorium dari BPOM. Jika terbukti lalai, BGN memastikan akan memberikan sanksi tegas, bahkan hingga pencabutan izin.
Standar Baru: Dapur Wajib Punya Test Kit
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya sudah menekankan pentingnya standar baru untuk setiap dapur MBG. Ia menegaskan bahwa semua dapur wajib dilengkapi alat uji makanan (test kit) sebagai langkah pencegahan keracunan.
“Kita sudah bikin SOP, semua alat dapur harus dicuci dengan standar modern, dan semua dapur wajib punya test kit,” ujar Prabowo dalam pernyataannya di Jakarta (29/9/2025).
Usulan DPR: Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG
Dari parlemen, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai beban dapur MBG saat ini terlalu berat, dengan target memasak hingga 3.000 porsi per hari. Ia mengusulkan agar dapur dipusatkan langsung di sekolah dengan memanfaatkan kantin yang ada.
Menurutnya, langkah ini lebih efektif karena dapur hanya melayani satu sekolah, sehingga kualitas makanan bisa lebih terjaga dan risiko distribusi panjang dapat diminimalisir.
Kendala Teknis di Lapangan