TITIKTEMU.CO - CEO PT Promedia Teknologi Indonesia, Agus Sulistriyono, mengungkapkan keprihatinannya terkait kabar pencabutan kartu identitas (ID Card) liputan Istana milik salah satu jurnalis televisi nasional.
Agus menjelaskan, tanpa kartu tersebut, jurnalis tidak bisa melaksanakan tugas peliputan di lingkungan Istana Negara. Saat ini, pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
“Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Istana terkait pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana,” ujar Agus, Minggu (28/9/2025).
Baca Juga: Promo Indomaret Hemat Minggu Ini 25 September – 1 Oktober 2025, Diskon Hingga 20%!
Menurut Agus, apabila benar pencabutan dilakukan secara sepihak, hal itu bisa berdampak buruk pada citra Presiden Prabowo Subianto.
“Jika isu itu benar, pejabat yang bertindak berlebihan dengan mencabut kartu identitas liputan harus dicopot. Tidak cocok model pejabat seperti itu handle kegiatan wartawan,” tegasnya.
Ia juga menilai tindakan semacam itu justru berpotensi memberi kesan negatif terhadap kepemimpinan Presiden. “Tindakan berlebihan justru merusak citra Presiden Prabowo. Tapi jujur saja sampai sekarang, saya belum dapat penjelasan langsung dari Istana,” lanjut Agus.
Sebelumnya, reporter CNN Indonesia, Diana Valencia, menyampaikan bahwa kartu identitas liputannya telah dicabut pihak Istana.
Hal tersebut diketahui melalui tangkapan layar (screenshot) unggahan di media sosial yang beredar di grup WhatsApp “Forum Wartawan NTT Dunia”, Minggu (28/9/2025).
“Per (Sabtu, 27/9) malam ini, saya bukan wartawan Istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers,” tulis Diana dalam cuitannya.
Diana menjelaskan bahwa pencabutan ID Card dilakukan lantaran ia dianggap mengajukan pertanyaan di luar konteks acara kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Pemerintah Evaluasi Total Program MBG, Dapur SPPG Ditutup Sementara dan Wajibkan Sertifikat Higienis
Pertanyaan itu disampaikan saat Presiden baru tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, usai menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu (27/9) malam.