Namun Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun beralasan tunjangan Rp50 juta itu ditetapkan sebagai kompensasi rumah dinas yang telah dikembalikan:
> “Pejabat negara tentunya memiliki satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kita ini cuma menerima saja.”
Ketua DPR Puan Maharani menambahkan bahwa ini bukan kenaikan gaji:
> “Tidak ada kenaikan, hanya kompensasi rumah jabatan yang sudah tidak diberikan lagi.”
Baca Juga: Nonton Bon Appetit, Your Majesty Episode 1-2 Sub Indo: Jadwal, Spoiler, dan Link Streaming
Kemewahan Kontrakan: Fakta atau Fantasi?
Data dari media properti memang menyebut rumah sewaan senilai Rp50 juta per bulan bisa berada di kawasan elite seperti Kemang, Puri Indah, hingga Senopati.
Fasilitasnya mewah—luas 400–700 m², beberapa kamar tidur, kolam renang, hingga perabot lengkap dan marmer di lantai.
Masyarakat lalu membandingkan dengan UMR DKI Jakarta yang sekitar Rp5,3 juta per bulan, jauh di bawah angka tunjangan dewan.
Celakanya, ada anggapan bahwa wakil rakyat justru “mengeluh” di saat sebagian rakyat masih bergulat dengan biaya hidup sehari-hari.
Antara Fakta dan Empati
Polemik ini akhirnya membuka diskusi lebih luas: apakah tunjangan DPR perlu disesuaikan dengan harga pasar properti di Jakarta, atau sebaliknya, justru anggota dewan yang harus menyesuaikan gaya hidupnya agar selaras dengan kemampuan mayoritas rakyat?
Apapun jawabannya, jelas bahwa komunikasi publik dari anggota dewan perlu lebih hati-hati.
Ucapan yang dimaksudkan untuk menjelaskan realita biaya hidup di ibu kota bisa saja ditangkap berbeda ketika masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Drama seputar tunjangan DPR ini bukan hanya soal angka, tapi soal sensitivitas dan empati.