nasional

Prabowo Tegas Soal 1.063 Tambang Ilegal: Tak Ada Ampun, Termasuk untuk Jenderal dan Kader Partai

Sabtu, 16 Agustus 2025 | 08:52 WIB
Presiden Prabowo menyatakan bahwa tak akan melindungi siapa saja yang terlibat praktek tambang ilegal. (Instagram/presidenrepublikindonesia)

TITIKTEMU.CO – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan mengejutkan mengenai maraknya aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat, 15 Agustus 2025, ia mengungkapkan ada 1.063 lokasi tambang ilegal yang beroperasi di berbagai daerah.

Menurut Prabowo, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

“Kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” tegasnya di hadapan para anggota parlemen.

Baca Juga: 5 Teknik Pernapasan Sederhana untuk Mengurangi Stres dan Menenangkan Pikiran

Presiden menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat tinggi, baik dari kalangan militer maupun kepolisian.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak,” ujarnya.

Prabowo juga meminta dukungan penuh dari MPR, DPR, dan seluruh partai politik untuk memberantas tambang ilegal. Ia menekankan, tidak akan ada pengecualian, bahkan jika pelaku berasal dari partai yang ia pimpin sendiri.

Baca Juga: Polemik Bupati Pati Sudewo: Dapat Teguran Keras dari Gerindra dan Perhatian Presiden Prabowo

“Saya ingatkan anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, kalau ada yang terlibat, segera laporkan. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyinggung permasalahan serupa dalam pidatonya. Ia menilai praktik bisnis manipulatif seperti tambang ilegal, judi online, narkoba, hingga penyelundupan, hanya menguntungkan segelintir orang namun merugikan rakyat secara luas.

“Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat. Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas,” ujar Puan.***

Tags

Terkini