TITIKTEMU.CO - Bupati Pati, Sudewo, tengah menjadi pusat perhatian publik setelah diterpa dua isu besar yang memicu gejolak di daerahnya.
Pada Rabu, 13 Agustus 2025, ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di Pati menuntut Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Pemicu protes ini adalah kebijakan kontroversial kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Sebelumnya, Sudewo sempat melontarkan pernyataan menantang masyarakat yang tak sepakat untuk mengadakan demo besar-besaran. Meskipun kebijakan kenaikan PBB akhirnya dibatalkan, massa tetap melanjutkan aksi penolakan.
Di tengah memanasnya situasi, nama Sudewo juga terseret dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Sudewo menerima aliran dana commitment fee dari proyek tersebut.
“Saudara SDW (Sudewo) diduga menjadi salah satu pihak yang menerima aliran komitmen fee,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Budi menambahkan, dana tersebut diduga diterima Sudewo ketika masih menjabat sebagai anggota DPR. KPK akan mendalami kasus ini dan tak menutup kemungkinan memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan.
“Jika diperlukan, tentu akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan,” tegasnya.
Kasus dugaan korupsi ini semakin memperkeruh suhu politik di Pati yang sebelumnya sudah panas akibat polemik PBB. Publik kini menanti langkah tegas KPK terkait proses hukum terhadap Bupati Sudewo.***