TITIKTEMU.CO - Polemik pemilihan kepala daerah kembali mencuat, apalagi setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, bukan lewat pemilu langsung.
Tapi menariknya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut hal ini bukan hal baru. Ia mengklaim, gagasan tersebut sudah pernah ia singgung saat HUT Golkar pada Desember tahun lalu.
“Saya dari awal sudah menyampaikan sejak HUT Golkar bulan Desember kemarin.Dalam sambutan saya, saya tekankan pentingnya menata ulang sistem demokrasi kita, termasuk melalui perubahan undang-undang politik,” kata Bahlil saat ditemui media di Istana Kepresidenan, Senin, 28 Juli 2025.
Menurut Bahlil, usulan tersebut tak hanya untuk Pilkada, tapi juga menyangkut pemilu legislatif dan seluruh sistem pemilihan eksekutif daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.
“Salah satu opsi yang saya sampaikan adalah pemilihan melalui DPR. Karena apa? Karena UUD 1945 pun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu harus langsung. Yang penting dilakukan secara demokratis,” jelasnya.
Baca Juga: Misteri Kematian Diplomat Arya Daru: Kompolnas Tekankan Transparansi, Keluarga Tunggu Jawaban
Alasan di Balik Usulan: Pilkada Picu Konflik Horizontal
Bahlil lalu menyinggung realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat akibat Pilkada langsung.
Ia menyebut, pemilu daerah seringkali memicu ketegangan hingga memecah hubungan antarwarga.
“Coba kita lihat, bahkan yang menang Pilkada saja kadang merasa sakit hati.
Apalagi yang kalah? Ada yang tadinya bersaudara jadi bermusuhan, tetangga tidak saling sapa.
Bahkan saya dengar ada yang cerai karena beda pilihan,” ungkapnya blak-blakan.
Baca Juga: Halaman Rumah Warga Pasuruan Jadi Parkiran Penonton Sound Horeg, Aksi Protes Pemilik Bikin Panik
Bahlil menyayangkan kondisi ini dan menilai perlu ada evaluasi serius terhadap format demokrasi yang digunakan. Ia menekankan bahwa demokrasi adalah alat, bukan tujuan.