Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar, Minta Penanganan Bergerak Cepat dan Terpadu

Khusus Kalimantan Barat, potensi hujan tersebut diperkirakan terjadi dalam periode 21 hingga 27 Agustus 2026.

Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu proses pengendalian kebakaran, meski penanganan di lapangan tetap dilakukan secara intensif oleh berbagai unsur.

Prabowo Bagi Tugas TNI-Polri di 4 Provinsi

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi kepada jajaran TNI dan Polri untuk terjun langsung menangani karhutla bersama pemerintah daerah serta masyarakat.

Penanganan tersebut dilakukan di empat provinsi di Kalimantan, dengan pembagian tugas agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara serentak dan lebih efektif.

Di Kalimantan Barat, penanganan lapangan ditugaskan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga: 6 Provinsi Jadi Prioritas Penanganan Karhutla 2026, Operasi Darat Jadi Andalan Pemerintah

Kemudian di Kalimantan Tengah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo ditugaskan untuk mengoordinasikan penanganan.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali bersama Asisten Utama Operasi Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.

Adapun untuk Kalimantan Timur, penanganan melibatkan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Komjen Ramdani Hidayat.

Presiden Minta Karhutla Segera Dikendalikan

Prabowo menegaskan agar seluruh jajaran yang terlibat dapat bergerak dengan cepat dan maksimal dalam menangani karhutla.

Baca Juga: Prabowo Apresiasi Petugas HUT ke-81 RI di Hambalang: Terus Bawa Semangat Merah Putih

Koordinasi antara pemerintah pusat, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting agar kebakaran tidak semakin meluas dan dampaknya dapat segera diminimalkan.

Presiden berharap upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu dapat membuat kondisi segera terkendali sehingga masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.***