ISI Gelar Networking Iftar Bersama Media, Bahas Autonomi Strategis hingga Peran Indonesia di Gaza

photo author
Achmad Zainur Roziqin, TitikTemu.co
- Sabtu, 28 Februari 2026 | 10:55 WIB
Direktur Kerja Sama ISI, Aisha Rasyidila Kusumasomantri. (Promedia)
Direktur Kerja Sama ISI, Aisha Rasyidila Kusumasomantri. (Promedia)

TITIKTEMU.CO - Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), lembaga think tank independen yang fokus pada isu strategis dan pertahanan, menggelar kegiatan Networking Iftar bersama jurnalis serta pimpinan redaksi media nasional di Jakarta.

Agenda tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi mendalam mengenai isu-isu penting, mulai dari kebijakan luar negeri, pertahanan, hingga ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

Soroti Autonomi Strategis di Tengah Pergeseran Geopolitik

Dalam forum itu, ISI menekankan adanya pergeseran tatanan global menuju pendekatan realisme. Kondisi ini dinilai menuntut Indonesia memperkuat konsep “autonomi strategis” demi menjaga keberlangsungan negara (state survival).

Baca Juga: Viral Pengemudi Toyota Calya Ugal-ugalan di Gunung Sahari, Polisi Tetapkan HM sebagai Tersangka

Dewan Penasihat ISI, Muhammad Hadianto, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan.

Menurutnya, diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer akan melemahkan posisi tawar Indonesia. Ia juga menekankan bahwa aliansi internasional perlu dipahami secara kontekstual dan tetap berlandaskan pada kepentingan nasional yang pragmatis.

Peran Indonesia dalam Board of Peace dan Misi Gaza

ISI turut mengulas keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace (BoP), yang piagamnya ditandatangani di Davos pada Januari 2026.

Direktur Riset ISI, Ian Montratama, memaparkan tiga alasan utama di balik keputusan strategis tersebut:

Baca Juga: Viral Ramadan di Aceh: Penyintas Banjir Rela Berbagi, Hanya Ambil Satu Nasi Kotak untuk Sesama

  1. Amanat Konstitusi – Implementasi komitmen Pembukaan UUD 1945 untuk ikut menghapus penjajahan di dunia.
  2. Kebuntuan Diplomasi Global – Lebih dari 100 resolusi PBB sejak 1965 dinilai belum menghasilkan perdamaian konkret bagi Palestina.
  3. Urgensi Kemanusiaan – Diperlukan langkah cepat untuk menghentikan krisis kemanusiaan dan konflik di Gaza.

BoP dipandang sebagai instrumen konkret dalam mendorong solusi dua negara (two-state solution) sekaligus menjaga keseimbangan agar diplomasi global tidak didominasi satu kekuatan.

Komitmen tersebut diperkuat dengan pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, di mana Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan Operasi.

Transformasi Pertahanan dan Penguatan Ekonomi Strategis

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Achmad Zainur Roziqin

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X