Ketua Komisi XI DPR Ingatkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Jaga Gaya Komunikasi dan Fokus pada Kebijakan Ekonomi Nasional

Misbakhun menegaskan, DPR RI tetap mendukung penuh arah kebijakan ekonomi Menkeu Purbaya, terutama yang berfokus pada penguatan daya beli masyarakat dan pengelolaan fiskal berkelanjutan.

Namun ia juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi aktif antara pemerintah dan DPR dalam setiap langkah kebijakan.

“Kami ingin tahu seperti apa grand strategy Pak Purbaya untuk perekonomian Indonesia. Itu yang nantinya akan menjadi tolok ukur bagi rakyat,” tegas Misbakhun.

Baca Juga: Polemik Kenaikan Dana Reses DPR RI Jadi Rp702 Juta, Ini Penjelasan dan Sorotan Publik

Ia juga mendorong agar Purbaya mengkaji ulang kebijakan pajak, termasuk kemungkinan menurunkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 10 atau bahkan 8 persen untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

Rencana Ambil Alih Dana Tak Terserap MBG Tetap Jalan

Sebelumnya, Menkeu Purbaya telah mengumumkan rencana untuk menarik dana MBG yang tidak terserap dalam rapat bersama DPR pada 10 September 2025.

Ia juga mengusulkan agar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) rutin memberikan laporan bulanan terkait pelaksanaan MBG secara terbuka ke publik.

Meski sempat mendapat peringatan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Purbaya tetap bersikeras akan menarik sisa anggaran yang tidak digunakan.

Baca Juga: Donald Trump Umumkan Akhir Perang Gaza, Israel Klaim Kemenangan atas Hamas

“Kalau nggak dipakai, ya diambil. Kenapa? Karena uangnya nganggur. Lebih baik saya salurkan ke tempat lain yang siap menyerap,” ujar Purbaya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, 7 Oktober 2025.

Ia menambahkan, evaluasi akan dilakukan hingga akhir Oktober 2025. “Kalau sampai Desember masih ada triliunan rupiah yang belum terpakai, ya saya ambil uangnya. Nggak ada yang berubah,” tegasnya.

Langkah Menkeu Purbaya untuk menjaga efisiensi anggaran dan memperkuat daya beli masyarakat mendapat apresiasi, namun gaya komunikasinya kini menjadi perhatian agar tidak menimbulkan gesekan antarkementerian.
DPR berharap, koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dapat memastikan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan selaras, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.***