Said Abdullah Usulkan Kantin Sekolah Jadi Dapur Program Makan Bergizi Gratis

TITIKTEMU.CO - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia menyoroti sejumlah persoalan, termasuk kasus keracunan massal ribuan siswa, sebagai bahan pembelajaran agar program ini dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Kantin Sekolah Dialihfungsikan Jadi Dapur MBG

Said mengusulkan agar kantin sekolah direhabilitasi dan dialihfungsikan sebagai dapur MBG. Dengan model ini, dapur hanya akan melayani kebutuhan siswa di sekolah tersebut, bukan ribuan porsi lintas wilayah.

Baca Juga: Promo Alfamart 16–30 September 2025: Tambah Sedikit Dapat Banyak, Cemilan & Minuman Jadi Lebih Murah!

“Kalau 3.000 porsi terlalu berat, sebaiknya cukup 1.000 porsi atau dapur MBG langsung disiapkan di sekolah masing-masing,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2025).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, langkah ini akan membantu meringankan beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini harus memasak hingga 3.000 porsi setiap hari. Selain itu, aspek higienitas dan sanitasi juga lebih mudah diawasi jika pengolahan makanan dilakukan langsung di sekolah.

Evaluasi Usai Kasus Keracunan Massal

Said menekankan pentingnya evaluasi program MBG, mengingat adanya kasus keracunan massal yang dialami lebih dari 5.600 siswa di berbagai daerah.

Baca Juga: UPDATE! Skema PPPK Paruh Waktu 2025: Aturan, Gaji, Lengkap dengan UMK Terbaru di Jawa

Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa makanan MBG terkontaminasi bakteri akibat pengolahan tidak higienis serta penggunaan bahan pangan yang kurang segar.

“Evaluasi jangan hanya soal anggaran, tapi juga mekanisme distribusi dan keterlibatan tenaga ahli gizi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas penyimpanan bahan makanan. Dengan jumlah produksi ribuan porsi per hari, SPPG dinilai kesulitan menjaga kualitas makanan tanpa cool storage atau gudang pendingin.

Program Prioritas Pemerintah