Polemik Tunjangan Rumah DPRD: Wamendagri Tegaskan Tidak Bisa Diseragamkan

photo author
Achmad Zainur Roziqin, TitikTemu.co
- Minggu, 21 September 2025 | 21:17 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menyebut tunjangan rumah DPRD tak bisa diseragamkan.  (pan.or.id)
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menyebut tunjangan rumah DPRD tak bisa diseragamkan. (pan.or.id)

Baca Juga: Menilik Rekam Jejak Hasan Nasbi, Mantan Kepala PCO yang Kini Jadi Komisaris Pertamina

  • Rp 78,8 juta per bulan untuk pimpinan DPRD (termasuk pajak).
  • Rp 70,4 juta per bulan untuk anggota DPRD.

Aturan ini merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, yang kemudian dijabarkan dalam Pergub DKI Nomor 17 Tahun 2022 (perubahan atas Pergub 153/2017).

Dalam regulasi tersebut dijelaskan, jika pemerintah daerah tidak mampu menyediakan rumah jabatan bagi dewan, maka tunjangan diberikan dalam bentuk uang tunai bulanan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Achmad Zainur Roziqin

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X