Mantan Dirjen Perkeretaapian Terlibat Kasus Korupsi, Negara Alami Kerugian Rp1,1 Miliar

TITIKTEMU.CO - Kasus korupsi terkait proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa semakin memperkuat kekhawatiran publik mengenai lemahnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur di Indonesia.

Kasus ini melibatkan Mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Prasetyo Boeditjahjono, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp1,1 triliun.

Sidang dakwaan terhadap Prasetyo berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025. Jaksa menyatakan bahwa Prasetyo memperoleh keuntungan sebesar Rp2,6 miliar dari proyek tersebut melalui berbagai bentuk penyimpangan.

Baca Juga: Kisah Sukses Pengusaha Seni Ukir Jepara Ini Bisa Tembus Pasar Global

"Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1.157.087.853.322 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara," ungkap jaksa dalam sidang.

Pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa seharusnya dapat meningkatkan konektivitas antara Sumatera Utara dan Aceh. Namun, proyek ini justru ternoda oleh praktik korupsi yang melibatkan pejabat dan pihak swasta yang memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi.

Menurut jaksa, salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi adalah manipulasi tender sehingga hanya PT Mitra Kerja Prasarana milik Freddy Gondowardojo yang dapat memenangkan proyek tersebut.

Baca Juga: Jelang Hadapi Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bek Australia Sesumbar : Kami Tampil untuk Menang

"Syarat tersebut hanya dapat dipenuhi oleh PT Mitra Kerja Prasarana yang dimiliki oleh Freddy Gondowardojo," terang jaksa.

Selain itu, jaksa mengungkap bahwa Prasetyo dan beberapa pihak lainnya menerima berbagai fasilitas serta uang sebagai bentuk commitment fee. Penyimpangan ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga beberapa perusahaan yang terlibat dalam proyek, dengan total keuntungan ilegal mencapai Rp1,03 triliun.

Kasus ini tidak hanya menjadi noda bagi para pelaku, tetapi juga mencerminkan adanya celah besar dalam pengawasan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Beberapa pejabat yang terlibat, seperti Nur Setiawan Sidik, Akhmad Afif, dan Halim Hartono, telah dijatuhi hukuman, namun pertanyaan besar tetap muncul: bagaimana penyimpangan sebesar ini bisa terjadi tanpa terdeteksi lebih awal?

Baca Juga: 3 Polisi Lampung Tewas, Dua Oknum TNI Yang Diduga Terlibat dalam Penembakan Saat Penggerebekan Judi Sabung Ayam di Lampung Menyerahkan Diri

Ke depan, kasus ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional. Skema pengadaan dan pelaksanaan proyek perlu dievaluasi agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan pribadi.

Sementara itu, masyarakat berharap proses hukum terhadap Prasetyo Boeditjahjono dapat berlangsung dengan adil dan transparan.***