Sederet Menteri Prabowo Ini Berbagi Kantor? Ternyata Masih Ada 25 Kementerian dan Badan Baru yang Belum Punya Anggaran

Dalam kesempatan berbeda, AHY akhirnya mengaku telah mendapatkan kantor untuk bekerja sebagai Menko RI di kementerian barunya.

Baca Juga: Daftar Harga Smartwatch Xiaomi Terbaru Oktober 2024 Mulai 500 Ribuan Dan Kelebihannya

Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan berkantor di bekas gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan, yang terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Untuk Kantor Kemenko Infrastruktur direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu," terang AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Cerita Para Menteri yang Berbagi Gedung

Gemuknya KMP Prabowo juga memicu persoalan infrastruktur, sebab hanya memiliki jumlah gedung yang terbatas di kawasan Istana Negara.

Baca Juga: Menyoroti Prabowo Bawa Menterinya ke Akmil Magelang, Begini Sorotan Media Asing Terhadap Perubahan Citra Sang Presiden RI

Salah satu yang terdampak adalah Menko PMK Muhaimin Iskandar yang mengaku belum diberikan lokasi khusus terkait keberadaan kantornya.

Berdasarkan arahan dari Mensesneg, pria yang akrab disapa Cak Imin diminta berkantor di Gedung Kemenko PMK.

"Saya dapat kabar dari Mensesneg Pak Pras, saya akan berkantor di kantor PMK," ujarnya usai Sertijab Menteri RI di Istana Kepresidenan, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Cerita lain datang dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengungkap akan berbagi kantor dengan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Naik Lagi! Cek Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini 25 Oktober 2024, Beli Di saat Yang Tepat

"Tadi kami sudah diskusi dengan Sesmenko PMK mana yang disiapkan untuk Pak Menko Muhaimin Iskandar (dan untuk dirinya)," kata Menko PMK Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait juga mendapatkan nasib serupa dan lebih memilih untuk ikut arahan selanjutnya dari Mensesneg.

Kementerian yang ditangani Maruarar adalah pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).