“Salah satu kekhawatiran adalah bahwa di tingkat internasional, PBB-lah yang seharusnya mengelola situasi krisis ini,” ujarnya.
Spanyol juga menolak bergabung karena Board of Peace dinilai tidak inklusif. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyatakan tidak adanya perwakilan Otoritas Palestina dalam struktur dewan menjadi masalah serius.
“Kami menghargai undangan tersebut, tetapi kami menolak,” tegas Sanchez.
Baca Juga: Diskusi ISI Ungkap Dampak Kebijakan Trump terhadap Persaingan Kekuatan Besar di Indo-Pasifik
Negara Lain yang Menolak: Dari Eropa hingga Oseania
Selain negara-negara besar Eropa, sejumlah negara lain juga memilih untuk tidak bergabung. Polandia menyatakan masih memiliki keraguan terhadap struktur dan kewenangan dewan tersebut.
Irlandia secara tegas menyatakan tidak melihat kemungkinan untuk bergabung. Norwegia dan Selandia Baru juga menilai masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai tujuan.
Negara-negara lain seperti Swedia, Slovakia, dan Kroasia turut menyatakan penolakan, meskipun beberapa tidak merinci alasan secara detail.
Board of Peace Hadapi Tantangan Legitimasi
Penolakan dari banyak negara menunjukkan bahwa Board of Peace menghadapi tantangan besar dalam memperoleh legitimasi internasional.
Banyak negara khawatir lembaga tersebut akan mengubah keseimbangan sistem diplomasi global yang selama ini dipimpin oleh PBB.
Meski demikian, keberadaan Board of Peace tetap berpotensi menjadi forum alternatif jika berhasil mendapatkan dukungan lebih luas.
Namun, tanpa partisipasi negara-negara utama dunia, efektivitas dan kredibilitasnya akan terus dipertanyakan.
Situasi ini juga mencerminkan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.***