Dalam Kurun 2016-2020, Provinsi Jabar Juara Maling Uang Rakyat, KPK Beri Warning Legislatif

TITIKTEMU.CO

BANDUNG, JAWA BARAT - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi. Firli juga meminta kepada anggota dewan untuk mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.

Firli menyampaikan hal itu, di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu, 8 September 2021.

“Ada empat tahapan tugas dewan terkait penganggaran. Semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan. Pelaksanaannya juga ada, terakhir pengawasannya ada kerawanan juga,” ujar Firli dilansir www.kpk.go.id, Rabu.

Baca Juga: KPK Tahan Bupati Banjarnegara, Tuduhannya Maling Uang Rakyat Rp2,1 Miliar

Kehadiran KPK di Jawa Barat ini, bukan tanpa alasan. Firli mengungkapkan, data korupsi yang ditangani KPK pada 2004-2020, terdapat 26 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi dan, Jawa Barat berada di peringkat satu.

“Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” katanya.

Baca Juga: KPK Tetapkan 22 Terduga Maling Uang Rakyat Sebagai Tersangka, Termasuk Bupati Probolinggo

Lebih lanjut, Firli menyampaikan bahwa modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. Dalam kesempatan tersebut, Firli juga mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.

Dia mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya, melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi

Baca Juga: Sastrawan Okky Madasari:Tak Ada Yang Bisa Diharapkan Dari KPK, Komisi Pelindung Korupsi.

Menutup pesannya, dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi Firli menyampaikan komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.

“Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” Demikian Firli Bahuri. (ewa)***