TITIKTEMU.CO, Sukabumi - Pemimpin Cabang BRI Kantor Cabang Sukabumi, Zul Hendra akhirnya angkat bicara terkait berita penangkapan oknum karyawan BRI yang menjadi buronan dalam kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas Kredit Mikro di BRI Cabang Sukabumi.
Pengungkapan kasus dilakukan dari internal BRI
Hendra mengatakan, kasus ini merupakan hasil dari pengungkapan internal yang dilakukan oleh BRI melalui Kantor Cabang Sukabumi.
Baca Juga: 5 Peluang Usaha Modal Kecil 2025 Menguntungkan, No 5 Prospek Jangka Panjang
“Kasus ini merupakan hasil dari pengungkapan internal yang dilakukan oleh BRI melalui Kantor Cabang Sukabumi," ungkap Hendra kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).
Pria ramah ini menjelaskan bahwa BRI telah melakukan tindakan tegas terhadap oknum pelaku utama berupa sanksi PHK dan pelaporan ke ranah hukum serta kini telah menjalani proses hukum di Kejaksaan Negeri Sukabumi.
Komitmen BRI menjaga integritas dan prinsip zero tolerance
Menurutnya, tindakan tegas terhadap oknum ini sebagai bagian dari komitmen kami dalam menjaga integritas operasional dan penerapan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk kecurangan (fraud) di lingkungan kerja.
”BRI telah melakukan tindakan tegas terhadap oknum pelaku utama berupa sanksi PHK dan pelaporan ke ranah hukum, serta kini telah menjalani proses hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukabumi,” tutur Hendra.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah cepat dan responsif dari Kejaksaan Republik Indonesia (RI), dalam menindaklanjuti laporan dan mengamankan pihak yang diduga terlibat.
“Kami mengapresiasi langkah cepat dan responsif dari Kejaksaan Republik Indonesia, dalam menindaklanjuti laporan dan mengamankan pihak yang diduga terlibat. Kolaborasi ini menjadi bentuk nyata sinergi antara lembaga keuangan dan aparat penegak hukum, dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional,” ujarnya.
Proses hukum berjalan dan lakukan pengawasan berlapis
BRI akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan.
”BRI senantiasa menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan melakukan pengawasan berlapis guna memastikan bahwa seluruh proses penyaluran kredit berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.