“Beberapa waktu lalu Pak Presiden juga menyampaikan ide untuk memperpanjang jalur hingga Jakarta–Surabaya bahkan sampai Banyuwangi,” tambahnya.
Rencana ekspansi ini sejalan dengan visi pembangunan konektivitas antarkota di Pulau Jawa, guna mempercepat mobilitas manusia dan barang serta meningkatkan produktivitas ekonomi di kawasan yang dilalui jalur cepat tersebut.
APBN Disiapkan Sebagai Bagian Solusi Pembiayaan
AHY juga memberikan sinyal bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berperan dalam skema restrukturisasi keuangan KCJB.
Pemerintah membuka kemungkinan untuk mengalokasikan sebagian dana APBN guna menjaga stabilitas keuangan proyek tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.
“Infrastruktur transportasi termasuk kereta cepat merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Pemerintah akan hadir, baik melalui negosiasi maupun dukungan APBN dalam konsep pengembangannya,” jelas AHY.
Proyek KCJB Jadi Sorotan Akibat Krisis Pembiayaan
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sejak awal memang menjadi sorotan publik karena membengkaknya biaya pembangunan dan meningkatnya beban keuangan konsorsium pelaksana.
Kini, pemerintah berupaya menemukan formula pembiayaan terbaik agar proyek tetap beroperasi optimal tanpa menimbulkan beban fiskal baru yang berat bagi negara.
Langkah restrukturisasi yang disiapkan diharapkan mampu menjadi titik balik pengelolaan proyek infrastruktur nasional yang lebih transparan dan berkelanjutan.***
Artikel Terkait
FLOII Expo 2025, BRI Dorong Ekosistem Hortikultura Indonesia ke Pasar Global
Purbaya Yudhi Sadewa Minta Maaf ke Kepala Daerah, Tegaskan Tak Berniat Serang Pemda Soal Dana Mengendap
Ignasius Jonan Temui Presiden Prabowo di Tengah Polemik Whoosh, Tegaskan Tak Bahas Proyek Kereta Cepat
Promedia Teknologi Indonesia Sukses Gelar CoreLab Episode 6 di UNIKOM: Dorong Kreativitas Mahasiswa di Era Digital
KPK OTT Pejabat Pemprov Riau, Amankan 10 Orang dalam Dugaan Korupsi di Dinas PUPR