Sasmito Hadinagoro Desak Pemerintah Hentikan Subsidi Rekap BCA dan Ungkap Skandal BLBI

“Saya serahkan dokumen ke pimpinan KPK, tapi laporan itu diabaikan dan dianggap usang,” kata Sasmito.

Baca Juga: 5 Minuman Pagi Anti Gagal yang Bikin Lemak Perut Kabur Pelan-Pelan

Tantangan untuk Pemerintahan Prabowo
Sasmito menilai pemerintahan sebelumnya hanya sebatas wacana (NATO: No Action, Talk Only). Karena itu, ia mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan political will nyata, termasuk dengan membentuk tim khusus.

Bahkan, menurutnya negara berhak mengambil kembali 51% saham BCA tanpa kompensasi, jika terbukti ada rekayasa atau praktik korupsi.

Siap Pimpin Satgas Anti-Mafia
Sasmito menyatakan kesediaannya memimpin Satgas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara apabila pemerintah mempercayakan tugas tersebut kepadanya.

Baca Juga: Lowongan Dosen Farmasi Universitas Pekalongan 2025. Terbuka untuk Lulusan S2/S3 Farmasi & Apoteker, Cek Syaratnya di Sini!

Inti Pesan Sasmito

• Harga jual BCA dinilai terlalu murah dan penuh rekayasa.
• Negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah.
• KPK dan aparat penegak hukum dianggap tidak serius mengusut kasus BLBI.
• Pemerintah harus berani bertindak, bukan hanya berwacana.
• Negara berhak mengambil alih kembali saham BCA jika terbukti ada pelanggaran.
• Sasmito siap turun langsung memimpin tim khusus pemberantasan mafia keuangan negara.

Pihak BCA telah dihubungi terkait pernyataan Sasmito, namun hingga siang ini belum memberikan jawaban.

Diskusi publik ini menjadi sorotan karena kembali mengangkat kasus yang disebut sebagai “Mega Skandal Korupsi Terbesar sejak Krismon 1998: BLBI–BCA Gate”. Skandal tersebut dinilai masih membebani APBN hingga hari ini, dan dianggap sebagai janji politik yang tak kunjung dituntaskan sejak Pilpres 2014.

Baca Juga: LOWONGAN Kerja Pelaksana Asesmen dan Rekrutmen di LPPI Terbaru 2025: Cek Kualifikasinya di Sini!

Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, kasus ini disebut-sebut dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian. Publik kini menanti langkah nyata pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi desakan tersebut.***