TITIKTEMU.CO
Perkembangan Covid-19 di Indonesia menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh semua komponen masyarakat. Masyarakat harus memiliki pemahaman mengenai situasi daerah tertentu terkait kebijakan PPKM. Dalam hal ini termasuk dalam hal ini leveling atau tingkatan dari suatu daerah harus dipahami oleh semua pihak.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa PPKM yang sekarang ini diterapkan di Jawa Bali adalah sebuah instrumen kebijakan yang bersifat adaptif.
Leveling PPKM menyesuaikan tinggi rendahnya kasus di daerah tertentu. PPKM juga Bersifat dinamis. Penetapan level berdasarkan indikator yang sistematis. Dan rasionalitas di balik penetapan leveling ini, diharapkan bisa dilanjutkan ke masyarakat sehingga pemahaman dengan kondisi daerah bisa diterima dengan jelas.
Dalam konferensi pers mengenai situasi penanganan Covid-19, Kamis (19/08/2021), Prof Wiku menginformasikan bahwa perkembangan kondisi di tingkat nasional secara garis besar mengalami perbaikan di semua lini.
Hal ini ditunjukan dengan 25 provinsi yang mengalami penurunan kasus, dengan 5 besar provinsi yang menunjukan perbaikan yang cukup signifikan yaitu provinsi Jawa Barat (-2128 kasus), DKI Jakarta (-6,201 kasus), Jawa Timur (-4437 kasus), Kaltim (-2959 kasus) dan NTT (-2,866 kasus).
Meskipun masih terdapat 9 provinsi yang harus mendapatkan perhatian lebih terkait kenaikan kasus yaitu Jateng, Bali, Papua Barat, Kalteng, Sulbar, Aceh, NTB, Maluku dan Jambi.
Dalam YouTube Lawan Covid19 ID : https://www.youtube.com/channel/UCJQGdGN9aFRGgfagxX1VMeA Prof Wiku menyampaikan ada 5 Indikator untuk menentukan kondisi atau level PPKM suatu daerah yakni:
- Total kasus yang terjadi,
- Tren Kasus Mingguan,
- Angka Infeksi (Infection Rate) per100 ribu penduduk,
- Hasil tes positif (Positivity Rate) dan
- Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian RS. (abw)***
