10 Juni 1947, dokumen pengakuan ditandatangani PM sekaligus Menlu Mesir, Nokrashy Pasha.
Mesirlah negara pertama yg de jure mengakui kemerdekaan Indonesia.
H. Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamoentjak & Rasjidi memutuskan dokumen harus segera dibawa ke tanah air, utk disampaikan ke Bung Karno. A.R. Baswedan berangkat dari Kairo ke Jakarta lewat Bahrain, Karachi, Kalkuta, Rangoon, Singapura, Jakarta.
13 Juli 1947, A.R. Baswedan berangkat naik pesawat KLM dari Singapura ke Kemayoran, dengan tiket urunan simpatisan perjuangan kemerdekaan Indonesia yg diorganisir pengusaha, Ibrahim Assegaf.
Perjalanan dari Kairo ke Jakarta, ternyata makan waktu sebulan. Tiap kota ia berhenti,
galang dana utk beli tiket.
Dengan kemampuan bahasa Arab, Inggris dan Belanda, dia datangi tokoh setempat, mencari biaya untuk tiket.
"Kami pernah dengar langsung kisah ia terdampar di Singapura. Tapi baru td malam dengar detail kisah dokumen itu," ungkapnya.
Dalam kunjungan ke Singapura ini, Anies Baswedan beruntung bisa menyempatkan berkunjung ke keluarga tersebut dan melakukan napak tilas.
"Mereka sdh pindah dr Geylang Road & tinggal dg anaknya, Feisal. Beliau tunjukkan foto2 orng tuanya & bercerita ttg masa lalu yg didengar dr ortunya."
Dokumen pengakuan itu memang amat penting. Kakek Anies Baswedan mengisahkan kalimat perpisahan yang diucapkan H. Agus Salim padanya di Kairo, “Bagi saya tidaklah penting apakah Saudara sampai di Tanah Air atau tidak. Yg penting, dokumen-dokumen itu sampai di Indonesia dgn selamat!"
"Amanat tsb dijalankan hingga dokumen itu smp di tanah air, diserahkan ke Bung Karno di Gedung Agung, Yogyakarta. Sejak itu kita resmi punya pengakuan de jure internasional," pungkasnya.
5. Anies Baswedan beri keterangan KPK terkait pelaksanaan Formula E
Sebelumnya Anies Baswedan menulis: "Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Hari ini, sejak pk 09.30 s/d 20.30 memberikan keterangan tentang pelaksanaan Formula E, yang telah sukses diselenggarakan pada 4 Juni 2022."
"Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sejak sebelum bertugas di pemerintahan. Ketika menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, kami menjadikan Mata Kuliah Anti Korupsi sebagaimata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa."
"Pada tahun 2009, kami diminta Presiden untuk membantu KPK sebagai Anggota Tim-8. Lalu di tahun 2013 kami juga membantu sebagai Ketua Komite Etik KPK. Ketika bertugas di Pemprov DKI, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota, untuk membantu tugas pencegahan korupsi."
"Alhamdulillah, hari ini kami diundang untuk membantu. Kami selalu siap hadir untuk membantu apa yang dibutuhkan oleh KPK. Insya Allah dengan keterangan yang kami sampaikan tadi akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang, dan memudahkan KPK dalam menjalankan tugas."