TITIKTEMU.CO
JAKARTA - Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Sebagai poros maritim dunia, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Kapal Isolasi Terpadu Serasa Rekreasi. Fasilitas Ini Yang Tersedia di Kapal Isolasi Terpadu Terapung
Hal tersebut disampaikan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos.,M.M., dalam pembukaan Rapat Kerja II Bakamla RI TA 2022 di Ruang Kerja Kepala Bakamla RI, Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/9/2021). Rapat yang diselenggarakan secara daring, diikuti oleh seluruh pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan beberapa staf terkait.
Sesuai arahan Presiden RI dalam pelantikan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bahwa Bakamla harus dibentuk menjadi embrio Coast Guard Indonesia yang mampu menjawab tantangan nasional dan situasi global maritim di seluruh perairan Indonesia.
“Bangun budaya kinerja birokrasi dan orientasi kerja pada hasil outcome,” jelasnya.
Laksdya TNI Aan Kurnia juga berpesan kepada seluruh jajarannya, supaya melaksanakan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut dan meningkatkan mutu kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja untuk memaksimalkan dukungan manajemen.
Baca Juga: Ponpes di Madiun Diserbu Vaksin, Digelar Korps Marinir Sambut HUT TNI AL
Pada kesempatan ini, Kepala Bakamla RI menyerahkan pembahasan selanjutnya terkait penyusunan program kerja dan kegiatan TA 2022 kepada Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, M.M.
“Secara prinsip, program dan kegiatan yang disusun mendukung visi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” jelas Laksda Bakamla S. Irawan.
Baca Juga: Kegiatan Digelar di Masa Pandemi, Kemenkes Siapkan Protokol Kesehatan PON XX Papua 2021
Selain itu, diingkatkan sebagai perhatian agar penyusunan program kerja dilaksanakan sesuai urutan priortitas.
“Program dan Kegiatan yang disusun harus mendukung tindaklanjut terhadap Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan mendukung pelaksanaan 8 (Delapan) Pilar Reformasi Birokrasi,” ungkap Laksda Bakamla S.Irawan.