Faktor lainnya depresiasi nilai aset dan penjualan aset di bawah harga perolehan.
Kemudian, pelepasan aset karena rusak atau dihibahkan maupun penambahan utang. Sementara itu, 6,8 persen Pejabat Negara tidak mengalami kenaikan atau penurunan harta alias tetap.
Pencatatan harta para pejabat negara tersebut dilakukan untuk melihat apakah ada hal aneh terhadap harta para pejabat tersebut.
"Kita cuma ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini, ternyata kita lihat bahwa kenaikan terjadi, tapi penurunan juga terjadi dengan statistik seperti ini," tuturnya.
Angka itu diketahui berdasarkan hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) kepada lembaga antirasuah tersebut. (***)