Pihak BGN menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan semata-mata menghemat uang negara. Libur sekolah dianggap sebagai momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi, penataan ulang sistem, dan memperbaiki tata kelola program MBG yang selama ini menjadi sorotan berbagai pihak.
Baca Juga: Listrik Tiba-Tiba Padam di Bandung Raya, Benarkah Ini Sinyal Ancaman Krisis Energi yang Lebih Besar?
Menurut BGN, prinsip yang digunakan cukup sederhana: jika layanan tidak berjalan, maka insentif tidak diberikan. Dalam istilah bisnis, konsep tersebut sering disebut sebagai "no service, no pay".
Pandangan ini memang masuk akal dari sisi efisiensi. Namun, dari perspektif pelaku usaha, persoalannya tidak sesederhana hubungan antara layanan dan pembayaran. Ada rantai ekonomi yang telah terbentuk dan bergantung pada keberlanjutan program tersebut.
Perdebatan soal penghentian MBG selama libur sekolah akhirnya memperlihatkan satu hal penting: kebijakan publik hampir selalu melibatkan tarik-menarik kepentingan. Di satu sisi ada kebutuhan untuk mengelola anggaran secara lebih efisien. Di sisi lain, ada ekosistem usaha dan tenaga kerja yang ikut terdampak setiap kali sebuah program dihentikan, meski hanya sementara.
Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kebijakan ini akan tetap berjalan. Sebab BGN sudah memastikan keputusan tersebut tidak berubah.
Pertanyaan yang lebih menarik adalah bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlangsungan ekonomi para mitra yang selama ini ikut menopang program MBG.***