TITIKTEMU.CO - Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memunculkan berbagai sorotan dari masyarakat.
Setelah Kejaksaan Agung menetapkan Dadan sebagai tersangka pada awal Juni 2026, perhatian publik kini meluas pada tata kelola pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah, termasuk terkait kemitraan dan pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu yang menjadi perbincangan adalah kepemilikan 41 titik SPPG yang dikelola Yayasan Yasika Group milik Yasika Aulia Ramadhani. Sosok Yasika diketahui merupakan putri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud.
Isu tersebut ramai dibahas setelah muncul unggahan di media sosial yang menyoroti keberadaan puluhan dapur MBG yang berada di bawah pengelolaan yayasan tersebut.
Aktivis Desak Audit dan Pemeriksaan Menyeluruh
Aktivis anti-korupsi, Sholehudin, mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan audit secara terbuka terhadap seluruh dapur MBG yang dikelola dalam skala besar, termasuk yang berada di bawah Yasika Group.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai aturan serta bebas dari potensi penyimpangan.
Ia juga menilai legalitas operasional, perizinan, hingga mekanisme pengelolaan puluhan dapur MBG perlu ditinjau secara transparan guna menjaga akuntabilitas program.
Sholehudin menegaskan bahwa setelah terungkapnya kasus yang menyeret mantan petinggi BGN, seluruh mitra yang mengelola program dalam jumlah besar juga patut mendapat pengawasan yang sama.
Sorotan Berawal dari Dugaan Monopoli SPPG
Perdebatan mengenai kepemilikan puluhan dapur MBG oleh Yasika Group sebenarnya telah muncul sejak tahun 2025.
Saat itu, sebagian publik mempertanyakan jumlah SPPG yang dikelola yayasan tersebut karena dianggap melebihi batas yang selama ini dipahami masyarakat terkait kepemilikan dapur MBG oleh satu yayasan.