Tidak main-main, target yang dipasang oleh pemerintah sangat ambisius.
CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa mereka akan berupaya menekan praktik kecurangan harga ini hingga menyentuh angka nol persen.
Baca Juga: Review Vivo T5 Pro 5G: Ponsel Stylish dengan Baterai Awet, Namun Kualitas Speaker Perlu Ditingkatkan
Meskipun fondasi hukumnya sudah sah, strategi operasional DSI di lapangan masih terus digodok.
Mekanisme detail mengenai bagaimana sistem ekspor ini berjalan, serta isu hangat mengenai penunjukan warga negara asing sebagai Direktur Utama, masih disimpan rapat oleh pihak manajemen.
Dony Oskaria menjanjikan bahwa seluruh rincian teknis tersebut akan dibuka transparan kepada publik dalam waktu dekat setelah seluruh proses konsolidasi internal selesai.
Kebijakan ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong hilirisasi dan memperketat pengawasan perdagangan internasional.
Dengan mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui pintu satu BUMN, pemerintah tidak bermaksud mengacaukan pasar bebas.
Kebijakan ini murni hadir sebagai instrumen kendali agar pendapatan negara dari sektor sumber daya alam bisa optimal dan tepat sasaran.
Kita tunggu saja bagaimana taring BUMN baru ini dalam menyelamatkan aset bangsa.***