TITIKTEMU.CO - Rencana renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur dengan nilai anggaran mencapai Rp25 miliar mendadak menjadi sorotan publik.
Polemik ini mencuat setelah sejumlah fasilitas yang dianggap tidak mendesak—seperti kursi pijat dan akuarium air laut—masuk dalam daftar rencana pengadaan.
Di tengah berbagai kebutuhan masyarakat, muncul pertanyaan besar: apakah fasilitas tersebut benar-benar prioritas?
Sorotan ini juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Bima Arya Sugiarto, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, secara terbuka meminta agar anggaran tersebut dibatalkan jika memang tidak memiliki urgensi yang jelas.
Pernyataan itu disampaikan di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada Senin, 27 April 2026. Menurutnya, setiap pengeluaran yang menggunakan dana publik harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang, terutama dalam situasi ketika efisiensi anggaran menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Baca Juga: Resesi atau Peluang? Cara Pengusaha Cerdas Membaca Sinyal Ekonomi 2026
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran, tetapi keputusan tersebut tetap harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan efisiensi.
Dengan kata lain, jika suatu item pengeluaran tidak bersifat mendesak atau tidak memiliki manfaat langsung bagi pelayanan publik, maka sebaiknya ditinjau ulang.
Polemik ini berpusat pada rencana renovasi rumah jabatan yang digunakan oleh Gubernur Rudi Mas'ud di Kalimantan Timur.
Nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah membuat publik memperhatikan secara detail daftar fasilitas yang akan disediakan dalam proyek tersebut.
Kehadiran kursi pijat dan akuarium air laut dalam daftar rencana belanja menjadi pemicu utama kritik dari masyarakat.
Banyak pihak menilai fasilitas tersebut kurang relevan dengan kebutuhan mendasar pemerintahan daerah.
Merespons polemik yang berkembang, Rudi Mas’ud akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik.
Melalui akun media sosial pribadinya, ia mengakui bahwa kegaduhan yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap penggunaan anggaran pemerintah.