Pada periode yang sama, pemerintah juga menerbitkan pedoman sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umrah.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pendampingan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
Selain itu, terdapat pula aturan mengenai penyediaan suvenir bagi jemaah haji sebagai bagian dari pelayanan selama perjalanan ibadah.
Baca Juga: Cara Mengatur Keuangan Freelancer dan Gig Worker agar Tetap Stabil di Penghasilan Tidak Pasti
Tahapan Pelunasan Biaya Haji Khusus
Salah satu bagian yang paling banyak mendapat perhatian adalah rangkaian surat edaran mengenai pelunasan biaya haji khusus.
Proses ini dilakukan secara bertahap sejak akhir tahun 2025 hingga awal 2026.
Pelunasan dimulai dari tahap kedua pada Desember 2025 dan berlanjut hingga lebih dari sepuluh tahap pada Januari sampai Februari 2026.
Setiap tahap ditujukan bagi kelompok jemaah tertentu, termasuk jemaah utama, jemaah cadangan, maupun jemaah yang baru mendapatkan kesempatan berangkat setelah adanya penyesuaian kuota.
Proses bertahap ini bertujuan memberi kesempatan lebih luas bagi calon jemaah untuk melengkapi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Persiapan Teknis Jelang Keberangkatan
Selain pengaturan administrasi dan keuangan, pemerintah juga menyiapkan berbagai aspek teknis sebelum keberangkatan jemaah.
Salah satu yang penting adalah alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Pemeriksaan kesehatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan fisik calon jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Di sisi lain, pihak perwakilan Indonesia di Arab Saudi juga mengeluarkan kebijakan terkait fasilitas transfer dana menggunakan sistem IBAN bagi penyelenggara ibadah haji khusus.