Mereka menyoroti tekanan dari biaya energi yang lebih tinggi, pembayaran bunga utang, dan potensi pelebaran defisit jika impor minyak terus meningkat.
Dari sisi IMF, suasananya juga tidak sepenuhnya suram.
IMF memangkas proyeksi pertumbuhan banyak negara berkembang akibat dampak perang dan lonjakan harga energi, tetapi Indonesia disebut tidak berada dalam posisi yang membutuhkan fasilitas darurat.
Dalam konteks ini, Purbaya menekankan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih relatif aman dan tidak bergantung pada skema penyelamatan dari lembaga internasional.
Bank Dunia sendiri baru-baru ini menyatakan siap memobilisasi hingga 80 miliar-100 miliar dollar AS untuk negara-negara yang terdampak berat oleh perang, tetapi Indonesia tidak dikategorikan sebagai pihak yang memerlukan bantalan semacam itu.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen PDB, dengan realisasi 2025 diperkirakan berada di kisaran 2,8–2,9 persen.
Angka ini memberi pesan penting bahwa Indonesia berusaha menjaga disiplin fiskal, bukan sekadar bertahan secara sementara.
Ditambah lagi, penerimaan pajak yang terus diperkuat menjadi salah satu bantalan utama agar ekonomi tidak mudah goyah ketika sentimen global berubah cepat. Dalam kacamata investor, kepastian semacam inilah yang paling dicari.
Pada akhirnya, lawatan Purbaya ke Amerika Serikat bukan hanya perjalanan diplomasi ekonomi biasa.
Momen itu menjadi panggung klarifikasi bahwa Indonesia tidak sedang berdiri di tepi jurang, melainkan masih punya ruang gerak, daya tahan, dan kepercayaan dari pelaku global.
Saat dunia dihantui gejolak energi dan konflik, pesan yang ingin ditegaskan pemerintah sederhana: ekonomi Indonesia mungkin diuji, tetapi belum kehilangan pijakan.***