Ia menyatakan akan mem-blacklist yang bersangkutan dari seluruh lingkup pemerintahan.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka kemungkinan penghitungan dan pengembalian dana beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk ketegasan negara dalam menjaga marwah program strategis pendidikan.
Baca Juga: Puasa Ramadhan 2026 dan Anak Sekolah: Rahasia Bikin Si Kecil Tetap Semangat Tanpa Drama Lemas!
Desakan Evaluasi Rekrutmen LPDP
Dari Kompleks Parlemen, suara evaluasi pun menguat.
Sejumlah anggota DPR RI meminta LPDP melakukan peninjauan ulang sistem seleksi dan kontrak awardee.
Seleksi dinilai tidak cukup hanya menilai nilai akademik dan prestasi.
Integritas, rekam jejak, konsistensi sikap kebangsaan, serta rencana kontribusi konkret bagi Indonesia harus menjadi indikator penting.
Beberapa anggota DPR bahkan menegaskan perlunya memastikan bahwa LPDP menghasilkan brain gain, bukan sekadar mobilitas global tanpa arah pengabdian yang jelas.
Pelajaran Mahal untuk Semua
Kasus ini menjadi refleksi bersama.
LPDP adalah mandat negara untuk mencetak generasi unggul yang kembali membangun Indonesia.
Transparansi, akuntabilitas, dan komitmen kebangsaan menjadi kunci agar dana publik benar-benar berdampak.