Ia mengungkapkan bahwa pada pukul 23.00 WITA sudah tidak tersedia penerbangan menuju Jakarta, sementara keesokan paginya ia harus memimpin agenda penting yang telah dijadwalkan.
Keputusan menerima fasilitas tersebut diambil dalam situasi mendesak. Meski begitu, Nasaruddin menyadari pentingnya transparansi sebagai pejabat publik.
Karena itu, ia memilih melaporkannya secara resmi ke KPK.
Ia juga menyampaikan bahwa langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi para pejabat dan aparatur di bawahnya.
Baca Juga: Bripda DP Meninggal Dunia, Keluarga Duga Ada Penganiayaan di Lingkungan Polda Sulsel
Transparansi, menurutnya, harus dimulai dari pimpinan agar budaya antikorupsi benar-benar tertanam di lingkungan kementerian maupun lembaga negara lainnya.
Proses di KPK sendiri akan berjalan berjenjang.
Laporan di tingkat menteri akan dibahas hingga ke level pimpinan KPK sebelum diputuskan status akhirnya.
Publik kini menanti hasil penetapan resmi terkait apakah fasilitas jet pribadi tersebut dikategorikan sebagai gratifikasi yang menjadi hak negara.
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa gratifikasi bukan selalu soal niat jahat, tetapi tentang kepatuhan terhadap prosedur.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, pelaporan tepat waktu menjadi kunci agar pejabat negara tidak terjerat persoalan hukum.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap integritas pejabat, langkah proaktif seperti ini menjadi ujian sekaligus pembelajaran.
Transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral dalam menjaga kepercayaan masyarakat.***