TITIKTEMU.CO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan strategis di pasar modal, mulai dari peningkatan standar free float hingga rencana demutualisasi bursa, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Airlangga, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem keuangan nasional agar lebih transparan, stabil, dan selaras dengan praktik global.
Menanggapi kekhawatiran pasar terkait penerapan batas minimal free float sebesar 15 persen, Airlangga justru menilai kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi likuiditas dan minat investor.
“Kalau free float meningkat, seharusnya investasi justru masuk dan likuiditas pasar akan bertambah,” ujar Airlangga saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).
Baca Juga: Harga Bitcoin Turun di Bawah USD90.000 Usai The Fed Tahan Suku Bunga, Ini Analisis Indodax
Demutualisasi BEI Kurangi Konflik Kepentingan
Selain free float, Airlangga juga menyoroti pentingnya proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ia menjelaskan, demutualisasi akan mengubah struktur kepemilikan bursa agar tidak lagi didominasi kepentingan anggota bursa, sehingga pengelolaan BEI dapat berjalan lebih independen dan profesional.
“Proses demutualisasi diharapkan mulai berjalan tahun ini dan bisa segera diselesaikan. Tujuannya untuk mengurangi konflik kepentingan antara anggota bursa dan manajemen bursa,” jelasnya.
Baca Juga: Jadwal Drawing Playoff Liga Champions 2026: Real Madrid dan Inter Milan Masuk Jalur Berbahaya
Pengunduran Diri Dirut BEI Diapresiasi
Terkait mundurnya Iman Rachman dari jabatan Direktur Utama BEI, Airlangga menyampaikan apresiasinya. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik.
Pemerintah, lanjut Airlangga, akan terus memperketat pengawasan terhadap kepengurusan bursa agar tetap berjalan sesuai koridor hukum dan roadmap yang telah ditetapkan dalam UU P2SK.
“Kita harus terus menjaga governance. Pemerintah akan memonitor agar kepengurusan BEI semakin memperhatikan tata kelola dan menjalankan peta jalan yang sudah ada,” tuturnya.