Jejak OTT KPK Sepanjang 2025
Pada Maret 2025, KPK memulai rangkaian OTT dengan menangkap anggota DPRD serta pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Memasuki Juni 2025, operasi berlanjut ke Sumatera Utara, terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan.
Agustus 2025 menjadi bulan padat, dengan OTT digelar di Jakarta, Kendari, dan Makassar, yang berkaitan dengan proyek pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur.
Masih di bulan yang sama, KPK kembali melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Baca Juga: Ida Budhiati Tegaskan Sengketa Gibran Harus Tunduk pada Putusan PTUN
Dari Kementerian hingga Kepala Daerah
Operasi berikutnya menyasar dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Agustus 2025.
Tak berhenti di situ, pada November 2025, KPK mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid, disusul Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam perkara suap jabatan dan proyek RSUD.
Desember 2025 ditutup dengan OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, serta operasi di Tangerang yang menyeret jaksa, pengacara, dan pihak swasta dengan barang bukti uang tunai Rp900 juta.
OTT Bekasi, Ujian Integritas Kepala Daerah
Kasus yang menjerat Bupati Bekasi ini kembali mengingatkan bahwa jabatan publik selalu berada di bawah sorotan.
Di tengah harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, OTT KPK menjadi alarm keras bahwa pengawasan tak pernah benar-benar berhenti.***