“Dulu semuanya pemerintah yang menutup. Tapi sekarang dividen masuk ke Danantara, jadi seharusnya mereka mampu menanggung itu,” ujar Purbaya pada 15 Oktober 2025.
Sejak kebijakan baru berlaku, Kemenkeu tidak lagi menerima dividen BUMN sebagai penerimaan negara.
Hal ini membuat negara kehilangan potensi pendapatan bukan pajak sekitar Rp 80 triliun, sehingga realisasi PNBP 2025 hanya diperkirakan mencapai 92,9 persen dari target APBN.
Baca Juga: Dua Sertifikat Satu Tanah: Kisruh 16 Hektar Milik Jusuf Kalla dan Misteri Hukum yang Mengiringinya
Polemik Utang Whoosh: Dari Proyek Impian ke Beban Nasional
Sejak awal pembangunannya, proyek KCJB disebut-sebut berpotensi menimbulkan masalah bagi BUMN yang terlibat.
Meski digagas sebagai kerja sama business to business, realitas menunjukkan proyek ini tetap harus disuntik dana APBN demi keberlangsungan konstruksi.
Selama pembangunan, biaya terus meroket hingga akhirnya mencapai investasi total sekitar 7,27 miliar dolar AS atau Rp 120 triliun.
Dari jumlah tersebut, 75 persen dibiayai utang dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun selama 40 tahun pertama—jauh lebih tinggi dibanding tawaran Jepang yang hanya 0,1 persen.
Cost overrun mencapai 1,2 miliar dolar AS juga memperberat beban, karena bunga tambahan utangnya melampaui 3 persen per tahun.
Skema Pembiayaan yang Tak Kunjung Stabil
Sebagian besar pendanaan proyek Whoosh berasal dari pinjaman CDB, disertai penyertaan modal pemerintah serta ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi kepemilikan di KCIC.
Untuk cost overrun, 60 persen ditanggung konsorsium Indonesia dan 40 persen konsorsium China.
Situasi ini membuat posisi keuangan BUMN semakin berat, bahkan setelah Whoosh beroperasi dua tahun.
Kini, KCIC mulai harus mencicil utang pokok dan bunga kepada pihak China, sehingga polemik baru kembali muncul di publik maupun pembuat kebijakan.***