Polemik ijazah Jokowi bergulir sejak Oktober 2022 dan kembali mencuat setelah Polda Metro Jaya menetapkan delapan tersangka. Mahfud berharap perkara yang berkepanjangan ini segera menemukan titik akhir.
“Semoga cepat selesai, sudah terlalu lama dan melelahkan,” ujarnya.
Mahfud Soroti Posisi UGM dalam Polemik
Mahfud juga menyinggung peran Universitas Gadjah Mada (UGM) yang beberapa kali terseret dalam isu ijazah Jokowi. Ia menilai universitas seharusnya hanya melakukan verifikasi administratif.
“UGM cukup menyatakan bahwa pada tahun 1985 telah menerbitkan ijazah resmi untuk Joko Widodo. Tidak perlu ikut memvalidasi ijazah yang diperdebatkan di luar,” tegasnya.
Menurut Mahfud, persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan, bukan opini publik.***