TITIKTEMU.CO - Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan pro kontra.
Di satu sisi, banyak yang menganggap Soeharto layak dihormati atas jasanya membangun bangsa. Namun, tak sedikit yang menilai gelar itu menafikan luka dan pelanggaran HAM selama 32 tahun pemerintahannya.
Jauh sebelum penganugerahan, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dalam beberapa tahun terakhir kerap muncul. Namun, usulan itu selalu kandas di tengah penolakan publik dan perdebatan moral.
Kini, ketika akhirnya penguasa Orde Baru itu benar-benar mendapat Gelar Pahlawan Nasional, kontroversinya pun kembali mencuat.
Banyak pihak menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto belum tepat karena masih ada catatan kelam yang belum tuntas secara hukum maupun moral.
Baca Juga: Syaikhona Kholil Bangkalan, Pahlawan Nasional 2025: Ulama Besar Gurunya Para Syekh
Sisi Gelap Orde Baru yang Masih Membekas
Pelanggaran HAM berat memang menjadi salah satu alasan utama penolakan. Salah satunya adalah tragedi 1965–1966 yang hingga kini membekas dalam sejarah bangsa. R
Ribuan hingga ratusan ribu orang yang dituduh simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dibunuh tanpa pengadilan dan proses hukum.
Contoh kasus lain adalah operasi militer di Timor Timur setelah integrasi 1975 juga menimbulkan banyak korban jiwa, sekaligus tudingan pelanggaran HAM internasional.
Hal serupa terjadi di Papua dan Aceh, di mana pendekatan militeristik justru memperdalam konflik dan penderitaan masyarakat.
Dan yang masih lekat dalam ingatan, menjelang kejatuhannya pada 1998, muncul berbagai kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis pro-demokrasi yang hingga kini belum terungkap tuntas.
Baca Juga: Sarwo Edhie Wibowo, Pahlawan Nasional 2025: Komandan Elit yang Disingkirkan Soeharto
Korupsi dan Nepotisme