Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas publik di IKN dilakukan sesuai arahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Perpres ini mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Troy juga menambahkan bahwa pembiayaan IKN bersumber dari kombinasi APBN, investasi swasta, dan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU).
Selain itu, aktivitas pembangunan juga mencakup sektor sosial dan pendidikan, termasuk program literasi bahasa Inggris di SDN 006 Sepaku, hingga dukungan untuk kelompok tani di sekitar wilayah IKN.
Baca Juga: Apakah VIR Indonesia Halal atau Haram? Cek Fakta dan Tanda Skema Ponzi
Purbaya Yudha Sadewa: IKN Tak Akan Jadi Kota Mati
Sementara itu, Menkeu Purbaya menegaskan IKN tidak akan menjadi kota hantu. Menurutnya, keberlanjutan proyek IKN sangat bergantung pada stabilitas ekonomi nasional yang saat ini berada di jalur positif.
“Rasanya sih enggak akan jadi kota hantu kalau ekonominya bagus. Jadi, enggak usah takut,” kata Purbaya usai rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen.
Dia memastikan pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo. Pemerintah sudah menyiapkan dana kelanjutan pembangunan periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun.
“Jalan terus saja, kita ikuti arahan Presiden,” ujarnya.
Dari Teknologi Air hingga Pertanian
Klaim kemajuan IKN juga terlihat dari berbagai unggahan di akun resmi Instagram @ikn_id. Dalam unggahan 21 Oktober 2025, ditampilkan video NusaTechno.
Ini merupakan teknologi pengelolaan air bersih yang dirancang untuk memastikan seluruh suplai air di kawasan IKN aman dan layak konsumsi.
Selain itu, proyek pembangunan Basilika Nusantara juga disebut hampir rampung. Gedung ini dirancang sebagai simbol harmoni dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Nusantara.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Otorita IKN juga mengembangkan program ketahanan pangan dengan mengalokasikan 10 persen wilayahnya untuk produksi pangan.