Menanggapi berbagai kritik terhadap gaya komunikasi Purbaya, Syahganda menilai belum ada pelanggaran yang dilakukan sang Menkeu, baik dalam hubungan dengan pejabat daerah maupun publik.
“Menurut saya, belum ada yang dilanggar dalam konteks dia dengan Dedi Mulyadi, Bobby Nasution, atau Hasan Nasbi,” ujarnya.
Sementara itu, Bambang Widjojanto menambahkan bahwa secara struktural, Kementerian Keuangan berada langsung di bawah pengawasan Presiden, sehingga tindakan dan pernyataan Purbaya bisa dianggap mewakili pemerintah pusat.
Kritik kepada Purbaya Dinilai Sama dengan Kritik ke Presiden
Syahganda kemudian menyinggung pernyataan Hasan Nasbi yang sempat mengkritik gaya komunikasi Purbaya. Menurutnya, kritik itu sama saja dengan mengkritik Presiden Prabowo secara langsung.
“Hasan Nasbi ini komisaris Pertamina, dia tahu aturan. Dia tidak seharusnya mengkritik Purbaya, karena posisi Menkeu langsung di bawah Presiden,” tegas Syahganda.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menjadi komisaris di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana ia dilarang keras mengkritik Presiden.
“Waktu saya jadi komisaris di zaman SBY, saya juga dilarang kritik Presiden. Kepala BIN waktu itu langsung ingatkan saya,” ungkapnya.
Baca Juga: Cak Imin Soroti Gurita Minimarket Raksasa: Alfamart dan Indomaret Dinilai Ancam UMKM di Daerah
Tiga Kelompok di Kabinet Merah Putih
Dalam kesempatan yang sama, Syahganda juga memetakan komposisi kekuatan di Kabinet Merah Putih yang saat ini dipimpin oleh Prabowo-Gibran.
Menurutnya, terdapat tiga kelompok utama di dalam kabinet saat ini.
“Pertama, ada kelompok sisa kabinet Jokowi. Kedua, kelompok partai-partai politik pendukung, dan ketiga, kelompok Merah Putih yang menjadi basis utama Prabowo,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa Hasan Nasbi termasuk dalam kelompok yang berasal dari era pemerintahan Jokowi, meskipun tidak menjabat sebagai bagian dari kabinet aktif.