> “Kalau Purbaya bilang dia diperintahkan Prabowo, itu bukan bualan. Dia memang berada di inti kekuasaan,” kata Syahganda.
Kontroversi Gaya Bicara, Tapi Tidak Langgar Aturan
Meski gaya komunikasi Purbaya kerap dianggap “tidak diplomatis”, Syahganda menilai bahwa sejauh ini Purbaya masih bergerak dalam koridor hukum.
Kritik yang datang dari tokoh politik seperti Dedi Mulyadi, Bobby Nasution, hingga Hasan Nasbi dinilai lebih karena dinamika politik, bukan pelanggaran hukum atau etika jabatan.
> “Sebagai Menteri Keuangan, langkah Purbaya jelas diatur undang-undang. Sampai sekarang belum ada aturan yang ia langgar,” ujar Syahganda.
Bambang Widjojanto menambahkan bahwa secara struktur pemerintahan, Kementerian Keuangan berada langsung di bawah Presiden. Artinya, posisi Purbaya memang strategis dan otomatis berada dalam radar politik nasional.
Baca Juga: Panggung Politik Gaya: Di Balik Fenomena Purbaya Everywhere dan Arah Kebijakan Ekonomi
Kritik ke Purbaya = Kritik ke Prabowo?
Syahganda kemudian menyoroti kritik Hasan Nasbi kepada Purbaya.
Menurutnya, itu adalah tindakan yang keliru terlebih Hasan adalah Komisaris Pertamina, sebuah posisi politik yang seharusnya tunduk pada etika hierarki pemerintahan.
> “Mengkritik Purbaya itu sama saja mengkritik Presiden. Sebagai komisaris BUMN, Hasan harus tahu batasannya,” ujarnya.
Ia bahkan mencontohkan pengalamannya pada era Presiden SBY, di mana komisaris BUMN dilarang mengkritik presiden secara terbuka.
Kabinet Merah Putih Kini Terbelah?
Dalam diskusi yang sama, Syahganda mengungkapkan pendapatnya bahwa Kabinet Merah Putih saat ini tidak homogen.