Selain pekerja, siswa sekolah dasar penerima MBG juga terkena dampak. Kepala UPT SPF SD Negeri Tamamaung 1, Basora, menyebutkan 383 siswanya kini tidak lagi mendapatkan distribusi makanan bergizi.
Baca Juga: MK Tegaskan: Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Tetap Minimal SMA
“Kalau datang kita terima, kalau tidak datang mau bagaimana lagi. Kami berharap ke depan kebijakan ini lebih jelas,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa distribusi MBG sebelumnya sempat terhenti selama dua pekan pada Agustus lalu. Saat itu, siswa terpaksa membawa bekal sendiri dari rumah.
Penghentian Hanya Bersifat Sementara
Kepala UPT SPF SD Negeri Karuwisi 2, Fatmasanra, menegaskan pihak sekolah telah menerima surat resmi dari BGN yang menyatakan penghentian dapur bersifat sementara.
Meski begitu, ia mempertanyakan alasan penghentian program yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.
“Ini jadi tanda tanya. Kenapa ada arahan pemberhentian sementara, padahal MBG adalah program resmi negara,” jelasnya.
Hingga saat ini, pihak sekolah maupun masyarakat masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari BGN terkait nasib distribusi makanan bergizi untuk siswa penerima manfaat.