- Luas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mencapai 800–850 hektare.
- Minimal 20% gedung pemerintahan rampung.
- Pembangunan hunian sudah selesai 50%.
- Sarana-prasarana dasar minimal 50% tersedia.
- Indeks aksesibilitas dan konektivitas mencapai 0,74.
Target pembangunan ini akan difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai pusat aktivitas politik di IKN.
Dengan dukungan dari Jokowi, pengawalan AHY, serta evaluasi DPR, perjalanan IKN menuju ibu kota politik 2028 menjadi momentum besar dalam sejarah tata kelola pemerintahan Indonesia.***