Abdul juga menekankan pentingnya penindakan terhadap 13 asosiasi dan ratusan biro travel yang disebut ikut bermain dalam bisnis kuota haji ini.
Baca Juga: Tak Hanya Cerdas di Panggung, Ini 5 Artis Indonesia Lulusan Universitas Indonesia yang Bikin Salut
Skema Kuota Tambahan: Bisnis Menggiurkan
KPK sebelumnya mengungkap praktik jual beli kuota tambahan haji khusus.
Sebanyak 10.000 kuota diduga dialihkan ke biro perjalanan swasta melalui lobi asosiasi travel kepada oknum Kemenag, kemudian dijual kembali ke biro lain atau calon jemaah.
Kuota tambahan ini makin diminati karena dijanjikan keberangkatan cepat (T0) tanpa antrean, meski seharusnya tetap ada masa tunggu.
Harga yang dipatok pun bervariasi mulai dari USD 2.600–7.000 per kuota (sekitar Rp41,9 juta–Rp113 juta).
Dana hasil transaksi bahkan digunakan membeli aset mewah, termasuk dua rumah senilai Rp6,5 miliar yang kini disita KPK.
Kronologi Versi Khalid Basalamah
Dalam kanal YouTube Kasisolusi, Khalid membeberkan kronologinya.
Ia bersama 122 jemaah Uhud Tour awalnya membayar visa haji Furoda lengkap dengan akomodasi.
Namun, seorang komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata menawarkan visa haji khusus dari 20.000 kuota tambahan yang diklaim resmi dan mendapat fasilitas maktab VIP dekat Jamarat.
Setiap jemaah diminta membayar USD 4.500. Namun, 37 orang di antaranya diminta menambah USD 1.000 sebagai biaya jasa tambahan.
Khalid mengaku keberatan karena alasan agama, tapi ancaman penghentian pengurusan visa membuatnya terpaksa menyetujui pembayaran.
Proses Hukum Masih Berjalan