nasional

Polemik Program Makan Bergizi Gratis: DPR Usulkan Bantuan Tunai, Pemerintah Tetap Pilih Skema Makanan Siap Santap

Senin, 22 September 2025 | 12:18 WIB
Istana buka suara terkait usulan DPR mengganti MBG jadi uang tunai. (indonesia.go.id)

TITIKTEMU.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perbincangan publik. Program yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak usia dini ini memang sudah berjalan, namun pelaksanaannya masih menemui sejumlah kendala di lapangan.

Salah satu usulan yang mencuat adalah mengganti skema makanan siap santap menjadi bantuan tunai bagi orang tua siswa. Gagasan ini sempat disampaikan anggota DPR RI, namun pemerintah menegaskan skema awal tetap dipertahankan.

Pemerintah Akui Banyak Usulan, Tapi Skema Awal Dinilai Terbaik

Baca Juga: Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal Resmi Akui Palestina Sebagai Negara Berdaulat

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai ide, termasuk wacana pemberian uang tunai. Namun, ia menyebut distribusi makanan siap santap masih menjadi pilihan utama.

“Banyak ide yang muncul sejak lama, bukan berarti salah, hanya saja konsep yang sekarang dianggap terbaik untuk saat ini,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 19 September 2025.

Ia juga mengakui pelaksanaan MBG belum sempurna. Masih ada catatan soal distribusi dan pengawasan, namun perbaikan terus dilakukan bersama berbagai pihak.

Baca Juga: Kronologi Lengkap Viral Oknum TNI Pukul Driver Ojol di Pontianak, Berujung Damai tapi Tetap Diproses Hukum

DPR Kritik Distribusi dan Keamanan Makanan

Anggota DPR RI Charles Honoris mengkritik rantai distribusi MBG yang dinilai panjang dan berisiko. Ia menilai makanan sering dimasak dini hari, lalu sampai ke sekolah menjelang siang, yang bisa meningkatkan potensi kontaminasi.

Menurutnya, jika orang tua langsung menerima uang tunai, kualitas gizi dan keamanan makanan anak lebih terjamin.

Charles juga menyoroti dugaan adanya “dapur fiktif” dalam pelaksanaan MBG akibat lemahnya pengawasan terhadap SOP. Ia menilai pemberian tunai akan lebih efisien, transparan, sekaligus mencegah penyalahgunaan anggaran.

Baca Juga: Daftar Lengkap Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2025 untuk Lulusan SMA, D3, hingga S1

Pemerintah Tetap Jalan dengan Distribusi Makanan

Halaman:

Tags

Terkini